Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Net/CNN Indonesia/Budi Tanjung
JAKARTA, KABARLINK.com - Pemerintah Indonesia menegaskan memilih jalur berbeda dalam menghadapi tekanan ekonomi global dengan tetap menjaga belanja dan mengguyur berbagai insentif, alih-alih melakukan pengetatan seperti yang lazim direkomendasikan International Monetary Fund (IMF).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan pengalaman panjang Indonesia dalam menghadapi krisis, mulai dari 1998 hingga pandemi Covid-19. Menurutnya, strategi menjaga daya dorong ekonomi terbukti lebih efektif dibanding memangkas belanja secara agresif.
Alih-alih “mengencangkan ikat pinggang”, pemerintah justru memperluas stimulus. Pada 2025, insentif pajak terbesar diarahkan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan nilai mencapai Rp96,4 triliun. Selain itu, pembebasan pajak juga diberikan untuk bahan pangan pokok, transportasi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Langkah ini, kata Purbaya, bertujuan menjaga perputaran ekonomi tetap hidup, terutama di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga tetap memberikan insentif investasi melalui skema tax holiday dan tax allowance guna menarik aktivitas usaha.
Dari sisi indikator, sejumlah data menunjukkan konsumsi masyarakat masih bergerak positif. Indeks belanja meningkat, penjualan ritel tumbuh, dan sektor otomotif mencatat kenaikan, terutama pada penjualan mobil. Aktivitas ekonomi lain seperti konsumsi semen juga mengalami peningkatan.
Meski demikian, ada catatan perlambatan pada sektor listrik bisnis dan industri dalam dua bulan terakhir. Pemerintah menilai kondisi ini masih dalam batas wajar dan tetap memerlukan pemantauan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti resep global, melainkan mengandalkan pengalaman domestik dalam menghadapi tekanan ekonomi. (bm)
