Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Foto: kompas.com/Haryanti Puspa Sari
JAKARTA, KABARLINK.com – Lembaga antirasuah benar-benar menghentak publik lewat operasi senyap berskala besar di instansi penjaga gerbang kedaulatan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjaring 17 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) maraton yang digelar di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat sejak Selasa (2/6/2026) malam hingga Rabu (3/6/2026).
Operasi besar-besaran terkait dugaan pemerasan pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) ini tidak hanya menangkap pejabat lokal, tetapi juga sukses merontokkan para petinggi teras imigrasi, termasuk mantan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025, Saffar Godam, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra.
Jaringan Lintas Wilayah dan Taburan Barang Bukti Mewah
Jaringan Lintas Wilayah dan Taburan Barang Bukti Mewah
Skandal pengurusan izin TKA ini tampaknya memiliki gurita jaringan yang cukup luas. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membeberkan bahwa belasan orang yang terjaring dalam operasi kali ini memiliki latar belakang yang bervariasi, menegaskan adanya kolaborasi rapi antara birokrat dan pemburu rente.
"Dari total 17 orang yang berhasil diamankan oleh tim di lapangan, delapan orang di antaranya berstatus sebagai penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara sembilan orang sisanya merupakan pihak swasta," urai Budi saat memberikan keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2026) malam.
Budi menambahkan, perburuan para tersangka dilakukan secara simultan di beberapa daerah terpisah. Tim penindak KPK bergerak memburu dua orang dari pihak swasta hingga ke Pulau Dewata, Bali.
Sementara itu, satu penyelenggara negara berkursi panas, yakni Kakanwil Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, diringkus di wilayah hukum Jawa Barat. Sisanya, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, digelandang dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Selain mengamankan para terduga pelaku, tim penyidik KPK juga berhasil menyita aset-aset bernilai fantastis yang diduga menjadi bagian dari aliran dana panas korupsi tersebut.
Selain mengamankan para terduga pelaku, tim penyidik KPK juga berhasil menyita aset-aset bernilai fantastis yang diduga menjadi bagian dari aliran dana panas korupsi tersebut.
Dari hasil penggeledahan sementara, petugas mengamankan armada kendaraan mewah yang terdiri atas 7 unit mobil, 15 unit sepeda motor, serta 11 unit sepeda. Tak hanya itu, KPK juga menyita tumpukan logam mulia berupa emas murni yang beratnya ditaksir mencapai ratusan gram.
Dugaan Pemerasan Izin TKA dan Target Buruan Selanjutnya
Dugaan Pemerasan Izin TKA dan Target Buruan Selanjutnya
Pintu masuk operasi senyap ini sejatinya bermula dari laporan miring mengenai adanya praktik pemerasan sistematis dalam penerbitan dokumen izin tinggal dan kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Jakarta Barat.
Ronald Arman Abdullah selaku kepala kantor setempat diduga menjadi salah satu aktor utama yang mengontrol sirkulasi pungutan liar tersebut sebelum akhirnya terendus oleh radar kedeputian penindakan KPK.
Namun, kejutan dari operasi tangkap tangan ini tampaknya belum akan berhenti di angka 17. KPK mengindikasikan bahwa aliran kasus ini mengarah ke level pengambil kebijakan yang jauh lebih tinggi.
Pihak lembaga antikorupsi secara terang-terangan menyebut bahwa tim di lapangan saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang diduga kuat ikut terseret dalam pusaran rangkaian kasus suap dan pemerasan izin dokumen ekspatriat ini.
Namun, kejutan dari operasi tangkap tangan ini tampaknya belum akan berhenti di angka 17. KPK mengindikasikan bahwa aliran kasus ini mengarah ke level pengambil kebijakan yang jauh lebih tinggi.
Pihak lembaga antikorupsi secara terang-terangan menyebut bahwa tim di lapangan saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang diduga kuat ikut terseret dalam pusaran rangkaian kasus suap dan pemerasan izin dokumen ekspatriat ini.
Dengan tensi pemeriksaan yang terus meninggi di Gedung Merah Putih, publik kini menanti seberapa jauh KPK berani membongkar tuntas sindikat "mafia visa" yang selama ini mencoreng wajah kepatuhan hukum imigrasi Indonesia. (bm)
