Rupiah Tembus Rp18.000, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Ogah Panik dan Pilih Serahkan Kemudi ke BI

JAKARTA, KABARLINK.com – Sikap tenang dan percaya diri ditunjukkan oleh Pemerintah di tengah guncangan yang melanda mata uang garuda belakangan ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara merespons lesatan dolar Amerika Serikat (AS) yang berdasarkan data Bloomberg sukses menguat 77 poin atau sekitar 0,43% hingga mendepak rupiah ke level Rp18.044.

Menghadapi situasi ini, Menkeu menegaskan dirinya belum melihat adanya urgensi untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Purbaya memilih menyerahkan sepenuhnya kendali stabilitas mata uang kepada Bank Indonesia (BI) seraya memastikan bahwa pondasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam zona aman dari dampak risiko tersebut.

Beban Utang Membengkak, tapi APBN Diklaim Aman

Keputusan Menkeu untuk tidak buru-buru menekan tombol darurat ini sengaja diambil guna menjaga psikologis pasar agar tidak memicu kepanikan massal di sektor finansial.

"Kalau saya langsung bertindak responsif berlebihan, nanti Anda justru melihat saya sedang panik. Pada prinsipnya, rekan-rekan di Bank Indonesia masih menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sangat baik, dan situasi di lapangan semuanya masih berada di bawah kendali mereka. Jadi, urusan rupiah saya percayakan penuh kepada mereka," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, sebagai bendahara negara, Purbaya tidak menampik adanya konsekuensi logis yang harus ditanggung akibat fenomena lesunya nilai tukar ini. Salah satu dampak yang paling nyata adalah melonjaknya beban pembayaran utang luar negeri milik pemerintah jika dikonversikan ke dalam mata uang lokal.

Meskipun nilai bunga atau kupon utang dalam denominasi dolar AS sifatnya tetap (fix), jumlah nominal rupiah yang wajib disetor pemerintah otomatis membubung lebih besar saat kurs domestik sedang tersungkur.

Namun, masyarakat diimbau tidak perlu cemas berlebihan. Purbaya menjamin bahwa skenario buruk berupa pelemahan rupiah ini sebenarnya sudah masuk ke dalam radar simulasi risiko yang sejak awal diperhitungkan dengan matang oleh tim Kemenkeu saat merancang postur APBN.

Sebagai catatan, dalam penyusunan draf awal APBN, pemerintah memang mematok asumsi makro nilai tukar dolar AS di angka Rp16.500. Namun, berkaca dari pengalaman lonjakan harga energi dan BBM dunia beberapa waktu lalu, Kemenkeu telah menyiapkan bantalan penyesuaian (adjustment) yang cukup tinggi.

Purbaya pun meyakini secara fundamental ekonomi, posisi rupiah seharusnya jauh lebih perkasa daripada angka psikologis yang tertera di papan kurs hari ini.

Suntikan Rp8 Triliun Jaga Pasar Obligasi

Guna membuktikan bahwa pemerintah tidak sekadar berpangku tangan, Purbaya membocorkan strategi senyap yang telah mereka eksekusi di pasar keuangan.

Kemenkeu diam-diam telah turun gunung melakukan intervensi pasar berskala besar, khususnya di sektor surat utang negara, demi membendung efek domino pelemahan kurs agar tidak merembet ke sektor makro lainnya.

"Pemerintah telah mengucurkan dana intervensi mungkin sekitar Rp8 triliun lebih khusus di pasar obligasi. Ini informasi yang boleh saya buka ke publik agar Anda semua tahu bahwa kami bergerak melakukan intervensi proporsional di sana," ungkap Menkeu terbuka.

Langkah taktis menyuntikkan dana segar ke pasar surat utang tersebut terbukti membuahkan hasil yang cukup positif di lapangan. Berkat intervensi tersebut, pergerakan Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun terpantau relatif stabil dan bahkan menunjukkan tren kecenderungan menurun.

Melalui kombinasi pengawasan ketat dari Bank Indonesia di sektor moneter serta intervensi tangkas Kemenkeu di sektor fiskal, pemerintah optimistis pasar keuangan domestik akan segera menemukan titik keseimbangan barunya dalam waktu dekat. (bm)