otoritas

Pakar Undip Sebut Penanganan Banjir Perlu Edukasi Publik dan Kolaborasi Lintas Sektor

Son Sulistiono

Jurnalis

Son Sulistiono

Pakar Undip Sebut Penanganan Banjir Perlu Edukasi Publik dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pakar hidrologi Undip sekaligus Ketua Forum DAS Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS. Foto: dok.Pemkot Semarang



SEMARANG, KABARLINK.com – Penjelasan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengenai kompleksitas penanganan banjir di wilayahnya mendapat tanggapan dari akademisi. Pakar Hidrologi Universitas Diponegoro (Undip) sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS., menegaskan bahwa karakteristik alam dan tantangan tata ruang Kota Semarang memang membutuhkan penanganan yang terintegrasi.


Menurut Sriyana, banjir yang sempat melanda kawasan Ngaliyan beberapa waktu lalu dipicu oleh kombinasi faktor cuaca ekstrem dan keunikan geografis lokal. Berdasarkan data BMKG pada 14–15 Mei 2026, curah hujan di wilayah tersebut masuk kategori lebat dengan intensitas mencapai 50 hingga 100 milimeter per hari, yang langsung membebani Sub-Sistem Drainase Kali Silandak.


"Masyarakat perlu memahami bahwa bentuk Daerah Aliran Sungai atau DAS di Ngaliyan itu cenderung bulat, ibarat sebuah mangkuk raksasa. Secara alamiah, kalau hujan lebat turun, air dari segala penjuru perbukitan akan meluncur dan berkumpul ke satu titik dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, muncul puncak aliran air yang sangat tajam sehingga risiko banjir menjadi tinggi dalam waktu singkat. Ini berbeda dengan wilayah yang bentuk DAS-nya memanjang, sehingga hidrograf yang yang dihasilkan lebih landai dan risiko banjir perlu waktu lebih lama," ujar Sriyana, Jumat (29/5).


Kondisi alamiah tersebut diperparah oleh fenomena di kawasan hulu, mulai dari alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, hingga semakin berkurangnya lahan resapan air. Ketika hujan lebat menerjang, perubahan tata ruang ini memicu erosi hebat yang tidak dapat dihindarkan. Tanah yang tergerus dari kawasan hulu inilah yang kemudian berubah menjadi sedimentasi lumpur pekat di hilir, lalu menyumbat selokan lingkungan dan memicu luapan air ke pemukiman warga di kawasan Purwoyoso.


Sriyana menilai infrastruktur makro yang dibangun Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang saat ini sebenarnya sudah dalam kondisi baik. Namun, kinerja sistem drainase kurang optimal akibat sumbatan sampah serta banyaknya bangunan liar yang mempersempit bantaran sungai. Di sisi lain, Pemkot Semarang juga dihadapkan pada tantangan besar terkait keterbatasan anggaran operasi dan pemeliharaan pompa drainase yang jumlahnya terus bertambah.


"Penanganan sistem tata air modern tidak bisa lagi memakai pola lama atau dibebankan kepada satu instansi saja. Kita harus melihat bentang alam dari unit terkecil, yaitu tingkat kelurahan. Ada delapan unsur yang harus bergerak bersama dalam pendekatan Octa Helix, mulai dari Pemerintah Pusat melalui BBWS untuk sungai besar, DPU untuk drainase sekunder, Disperkim untuk saluran lingkungan, hingga keterlibatan akademisi, TNI dan Polri, masyarakat, politik, serta media. Kita butuh aksi nyata, konsistensi, dan keberanian untuk berpikir global, bertindak lokal, demi Kota Semarang tercinta," lanjutnya.


Sriyana mendorong adanya penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat RT dan RW untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah yang diusulkan yakni mengintegrasikan anggaran Rp25 juta per tahun di tingkat RT dialokasikan khusus untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah mandiri (Zero Waste). Melalui gerakan ini, sampah diharapkan dapat habis dipilah sejak dari rumah tangga agar tidak berakhir menyumbat sistem drainase kota.


Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyambut baik sumbang saran tersebut dan menyatakan bahwa edukasi publik akan menjadi pilar utama dalam program penataan lingkungan Pemkot ke depan. Agustina menekankan bahwa koordinasi intensif dengan BBWS Pemali Juana untuk pengerukan sungai utama terus berjalan secara paralel dengan pembersihan selokan oleh dinas teknis kota.


"Kami sangat berterima kasih atas analisis dari Prof. Sriyana. Pandangan dari beliau ini memperjelas peta masalah bahwa urusan banjir saling mengunci dari hulu sampai ke hilir, bahkan sampai ke kebiasaan kita di rumah masing-masing. Pemkot Semarang berkomitmen untuk terus berkolaborasi lintas sektor, tetapi kami juga mengajak warga untuk ikut merawat saluran, tidak menutup lubang kontrol drainase, dan mulai memilah sampah dari rumah," tutur Agustina. (bm)

Begitulah uraian lengkap pakar undip sebut penanganan banjir perlu edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor yang telah saya sampaikan melalui otoritas Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua selalu bergerak maju dan jaga kesehatan lingkungan. Jangan lupa untuk membagikan ini kepada sahabatmu. Terima kasih atas perhatiannya

Topik: #otoritas
Bagikan: