Dilarang Nonton, Makin Bikin Penasaran: Menguak Luka Tanah Adat Papua di Balik Viralnya Film 'Pesta Babi'

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Foto: Tangkapan Layar Youtube Indonesia Baru



JAKARTA, KABARLINK.com - Niat hati membungkam, justru malah membuat suara kian nyaring. Begitulah fenomena yang kini mengitari film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Karya sinematik besutan Dandhy Laksono dan Cypri Jehan ini mendadak meledak di jagat maya dan menjadi buah bibir publik, justru setelah maraknya laporan mengenai aksi pembubaran acara nonton bareng (nobar) di berbagai daerah. Bukannya surut, pelarangan ini malah memicu gelombang rasa penasaran masyarakat luas terhadap realitas getir megaproyek pembangunan di Tanah Papua yang selama ini kerap luput dari sorotan kamera arus utama.

Lewat durasi 95 menit yang menggugah emosi, penonton diajak menelusuri pedalaman Papua Selatan—menyusuri kawasan Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi. Lensa kamera merekam betapa masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu perlahan terasing dan kehilangan ruang hidup mereka.

Hutan leluhur yang rimbun dipaksa mengalah pada agresifnya pembukaan lahan kelapa sawit, perkebunan tebu, hingga megaproyek lumbung pangan (food estate) dan bioetanol yang bernaung di bawah payung Proyek Strategis Nasional (PSN). Film ini secara gamblang melukiskan bagaimana perampasan ruang hidup ini berjalan beriringan dengan dugaan militerisasi. Sebagai simbol perlawanan dan rasa duka mendalam, warga adat pun menancapkan salib-salib merah di atas tanah mereka yang kini dikuasai korporasi.

Tragedi keterasingan ini disuarakan dengan lantang oleh Fransiska, seorang mahasiswi yang tergabung dalam Komite Sapu Alam. Ia menggambarkan ironi masyarakat Papua yang bak menjadi tamu di tanah kelahirannya sendiri.

"Orang Papua itu punya rumah, tapi anehnya tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri," ungkap Fransiska, Jumat (15/5/2026). Menurutnya, praktik eksploitasi alam dari ujung Sorong hingga Papua Barat Daya ini adalah wujud nyata dari "penjajahan" modern. Ia menilai, kolonialisme masa kini tidak lagi berwujud meriam, melainkan dibungkus rapi melalui regulasi dan sistem pemerintahan yang meminggirkan partisipasi masyarakat asli Papua.

Menariknya, sang sutradara sekaligus antropolog, Cypri Jehan, membeberkan bahwa Pesta Babi pada mulanya hanya dirancang untuk merekam perlawanan warga lewat kacamata agama dan budaya. Namun, skenario itu harus dirombak total di tengah jalan. Mata batin tim produksi tak kuasa menutup diri saat menyaksikan langsung bagaimana alat berat membabat hutan, merampas tanah, dengan dibayangi kehadiran aparat bersenjata di ruang sipil.

Terinspirasi dari ruh pidato Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika, Cypri menegaskan bahwa film ini pada hakikatnya adalah cermin dari pola kekuasaan yang mengakar di Indonesia—sebuah benang merah yang merentang dari masuknya Freeport, peristiwa Pepera 1969, hingga hiruk-pikuk PSN hari ini.

Mengamini hal tersebut, peneliti Pusaka Bentala Rakyat, Sutami Amin, menyoroti adanya paradoks sejarah yang menyedihkan. Narasi "pembangunan" kerap dipoles untuk membenarkan intervensi. Program seperti swasembada pangan yang dibawa negara dan pemodal global justru menciptakan ilusi proyek dekolonial, yang pada praktiknya menyembunyikan praktik kolonial gaya baru.

Lahir dari rahim kolaborasi berbagai lembaga independen—seperti Watchdoc, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat—Pesta Babi kini telah bermetamorfosis. Ia tak lagi sekadar tontonan dokumenter, melainkan telah menjadi ruang ujian bagi kebebasan berekspresi di Tanah Air, sekaligus seruan panggilan nurani untuk bersolidaritas membela martabat masyarakat adat Papua. (bm)



Sumber: Beritasatu.com