.png)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso via Kompas.com
JAKARTA, KABARLINK.com — Langkah politik mengejutkan diambil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu sore.
Kepastian mundurnya Gibran dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
"[Gibran mundur] betul. [Surat diserahkan di Halim] betul," ujar Budi Arie singkat saat dikonfirmasi media.
Sumber internal di lingkaran terdekat Gibran turut membenarkan penyerahan dokumen penanggalan jabatan tersebut. "Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," ungkapnya.
Eskalasi Politik: 120 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat
Mundurnya Gibran dari kursi RI-2 tidak terjadi di ruang hampa. Langkah drastis ini diambil di tengah eskalasi tekanan politik yang kian memuncak di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR RI yang mewakili delapan fraksi secara resmi menyodorkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)—sebuah jalan formal menuju proses pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran.
Sikap lintas fraksi ini ditegaskan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh dua Pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa (NasDem) dan Cucun Ahmad Syamsurizal (PKB).
Adapun porsi dukungan pengusulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut tersebar di lintas partai:
- PKS: 28 orang
- NasDem: 19 orang
- PKB: 18 orang
- Demokrat: 18 orang
- PDIP: 14 orang
- Golkar: 11 orang
- Gerindra: 11 orang
- PAN: 1 orang
Secara umum, mayoritas fraksi menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat formal sebagai Wakil Presiden menyusul dua putusan peradilan yang menyoal keabsahan dokumen pendidikannya.
Pukulan Telak Putusan MA dan MK
Pemicu utama krisis legitimasi ini bersumber dari putusan hukum bertubi-tubi terkait syarat administratif pendaftaran Pilpres 2024 lalu.
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengetok putusan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran dinyatakan tidak sah. Putusan MA ini makin memperkuat temuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya mengonfirmasi tidak ditemukannya bukti dokumen tanda kelulusan setara SMA atas nama Gibran, baik dari Singapura maupun Australia.
Saran Prabowo dan Opsi "Fight" di PTUN
Sebelum menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Rabu sore, Gibran sebenarnya sempat menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) dalam pertemuan intensif selama 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan bahwa dalam tatap muka tersebut, Gibran awalnya meminta waktu untuk membuktikan keabsahan syarat pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran pun mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo sempat menyarankannya untuk tidak menyerah dan menempuh semua jalur hukum yang ada.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," beber Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
Meski sempat disarankan bertahan dan melawan lewat peradilan, langkah Gibran akhirnya berujung pada penyerahan surat pengunduran diri secara resmi di Lanud Halim Perdanakusuma sore tadi. (bm)