.png)
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Niken Sawitri, menyampaikan bahwa peserta perlu memastikan status kepesertaannya, Surakarta, Kamis (12/11/2026) foto: dok BPJS Cab.Surakarta
SURAKARTA,KABARLINK.com - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), diminta rutin memeriksa status keaktifan kepesertaan. Imbauan ini menyusul penonaktifan sejumlah peserta PBI JK oleh Kementerian Sosial sebagai dampak pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Niken Sawitri, menyampaikan bahwa peserta perlu memastikan status kepesertaannya agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Imbauan tersebut disampaikan Niken dalam kegiatan Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui status kepesertaan sekaligus menerima pemberitahuan apabila terjadi penonaktifan.
"Kami harapkan seluruh peserta JKN dapat mengunduh aplikasi Mobile JKN agar mengetahui pemberitahuan penonaktifan tersebut melalui notifikasi aplikasi," ujar Niken.
Pemutakhiran Data Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan, Penonaktifan sejumlah peserta PBI JK berkaitan dengan pemutakhiran DTSEN yang dilakukan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Penentuan penerima bantuan mengacu pada kategori desil 1 hingga 5. Sementara itu, peserta PBI JK yang masuk kategori desil 6 sampai dengan 10, tetapi kondisi ekonominya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat mengajukan pembaruan data sosial ekonomi sesuai keadaan terkini.
BPJS Kesehatan memberikan informasi bahwa peserta memiliki masa tenggang selama 90 hari untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri.Pembaruan dapat dilakukan melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) di https://dtsen-form.bps.go.id atau dengan melaporkan kondisi ekonomi kepada pemerintah desa maupun kelurahan setempat.
"Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data secara mandiri melalui situs resmi BPS atau melaporkan ke desa atau kelurahan," jelas Niken.
Peserta Nonaktif Bisa Mengajukan Reaktivasi
Bagi peserta PBI JK yang sudah terlanjur dinonaktifkan, pemerintah juga menyediakan mekanisme pengajuan reaktivasi atau pengaktifan kembali kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, reaktivasi dapat diajukan bagi peserta yang dinonaktifkan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan. Ketentuan tersebut juga mencakup peserta berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Khusus peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pengajuan dapat dilakukan dengan melapor ke Dinas Sosial setempat disertai Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan . Selanjutnya Dinas Sosial akan mengusulkan nama peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi dan validasi persyaratan apabila dinyatakan memenuhi ketentuan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan peserta tersebut.
Berbagai Kanal Pengecekan Kepesertaan
Untuk mempermudah masyarakat memastikan status kepesertaan PBI JK, BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal layanan pengecekan.Peserta dapat mengakses layanan PASTI JKN melalui https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, menghubungi WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, atau Care Center 165.
Sementara itu, hingga November 2026, cakupan kepesertaan Program JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Surakarta telah mencapai 98,51 persen dari total jumlah penduduk.Angka tersebut setara dengan 4.478.141 jiwa penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Meski cakupan kepesertaan sudah mencapai hampir seluruh penduduk, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 78,91 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian BPJS Kesehatan untuk terus mendorong masyarakat memastikan status kepesertaannya tetap aktif.Melalui sosialisasi dan pemanfaatan kanal layanan digital, BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keaktifan kepesertaan JKN sehingga dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan ketika dibutuhkan. (kwn)