Terkini

Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Sorotan: Desakan Kajian Ilmiah hingga Penolakan Warga Ujung Kulon

Ayu

Jurnalis

Ayu

Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Sorotan: Desakan Kajian Ilmiah hingga Penolakan Warga Ujung Kulon
Gambar badak Jawa. Foto: AI


JAKARTA, KABARLINK.com - Wacana pemerintah untuk memindahkan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari rumah aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memantik gelombang perdebatan.

Gagasan yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye, Kamis (12/11/2026) ini berangkat dari kekhawatiran atas ancaman gempa dan tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Kendati Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Ristianto Pribadi menegaskan bahwa rencana ini masih sebatas wacana awal tanpa rincian jumlah maupun komposisi satwa, berbagai kalangan mendesak agar langkah tersebut tidak diambil secara gegabah.

Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah, mengingatkan pada Senin (16/11/2026) bahwa meskipun translokasi satwa diatur dalam Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024, potensi bencana tidak bisa serta-merta menjadi pembenaran tanpa kajian risiko yang komprehensif.

Ia menyoroti rekam jejak pahit kematian seekor badak bernama Mustofa hanya tiga hari setelah dipindahkan, padahal lokasi barunya masih berdekatan dengan Ujung Kulon.

Menurut Umi, badak Jawa telah terbukti mampu bertahan melewati dinamika alam selama ribuan tahun di Ujung Kulon, sehingga pemerintah semestinya memprioritaskan penguatan mitigasi bencana, penegakan hukum terhadap perburuan liar, serta perlindungan ekosistem asal—terlebih adanya sorotan publik mengenai transparansi kebijakan konservasi di tengah isu potensi pertambangan emas di wilayah tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Forest and Wildlife WWF-Indonesia, M. Ali Imron, yang menekankan bahwa penetapan habitat kedua tidak boleh hanya bergantung pada ketersediaan hutan. Ia merekomendasikan penilaian ilmiah lintas ahli yang mencakup kepastian status hukum kawasan, daya dukung ekologis, ketersediaan pakan, kondisi genetik, hingga penerimaan dan partisipasi masyarakat lokal demi menjamin kelestarian jangka panjang.

Di sisi lain, resistensi keras juga datang dari parlemen dan warga setempat. Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan, menolak tegas wacana tersebut mengingat populasi badak bercula satu yang tersisa hanya berkisar 87–100 ekor dan berstatus sangat terancam punah menurut IUCN. Tanpa kajian kelayakan ekologis yang dibuka secara transparan, pemindahan dinilai terlalu berisiko.

Ia turut menyuarakan penolakan dari Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, Kepala Desa Tamanjaya Ade Sultonih, Sekretaris Desa Tunggaljaya Andi Suandi, mahasiswa, aktivis, hingga warga Pandeglang Ajat Al-Faruq yang memandang badak Jawa sebagai ikon dan entitas budaya yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. (BM)



Sumber: kompas.com
Topik: #Terkini
Bagikan: