Terkini

Pamit dari Kursi Wakil Presiden, Gibran Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka dan Diapresiasi Prabowo

Ayu

Jurnalis

Ayu

Pamit dari Kursi Wakil Presiden, Gibran Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka dan Diapresiasi Prabowo
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Tangkapan layar Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia


JAKARTA, KABARLINK.com - Babak baru sejarah politik nasional tercipta setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026).

Usai menyerahkan surat pengunduran diri sekitar pukul 11.00 WIB kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Presiden Prabowo Subianto, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menyampaikan pesan perpisahan sekaligus permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Wakil Presiden (@setwapres).

Dalam pernyataan videonya, Gibran secara terbuka memohon maaf atas segala harapan publik yang belum terwujud, persoalan yang belum tuntas, maupun kekecewaan yang timbul akibat keterbatasannya selama mengemban amanah.

Meski langkahnya di kursi RI-2 telah berakhir, ia menegaskan kecintaan dan kesetiaannya kepada masyarakat Indonesia tidak akan pernah luntur. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet, aparatur negara, hingga para tokoh agama, masyarakat, dan adat atas kerja sama dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah.

Langkah mundur Gibran langsung direspons oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers resminya, Prabowo menerima keputusan tersebut seraya memuji langkah Gibran sebagai sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan mencerminkan jiwa kenegarawanan.

Kepala Negara turut meluruskan persoalan latar belakang pendidikan Gibran dengan menyatakan bahwa proses pendidikan yang ditempuh di luar negeri memang memiliki perbedaan sistem dengan di Indonesia, sekaligus mengapresiasi kontribusi nyata Gibran dalam melahirkan berbagai capaian bagi rakyat.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengonfirmasi penerimaan surat permohonan pengunduran diri tersebut. Sebagai tindak lanjut atas permintaan agar proses ini segera diproses, MPR RI menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026). Mengacu pada mekanisme konstitusi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 hari guna memilih Wakil Presiden pengganti dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden. (BM)
Topik: #Terkini
Bagikan: