.png)
Pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Foto: net/detik.com
JAKARTA, KABARLINK.com - Langkah perbaikan menyeluruh tengah ditempuh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran. Melalui pelantikan lima pejabat tinggi madya baru berdasarkan Keputusan Presiden Prabowo Subianto, BGN fokus memperkuat pengawasan internal, mengurai tumpang tindih data penerima manfaat, serta mempercepat integrasi sistem secara terpadu demi keterbukaan publik.
Upaya menghadirkan asupan bergizi yang merata bagi generasi muda Indonesia memasuki babak baru yang lebih segar dan ketat. Bertempat di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, jajaran pimpinan BGN secara resmi memperkenalkan lima sosok pejabat baru yang dipercaya memegang kendali kepemimpinan strategis. Langkah restrukturisasi ini menjadi pilar utama dalam pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diakselerasi pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mendampingi Trenggono saat memperkenalkan jajaran baru tersebut pada Selasa (21/7/2026). Ia menegaskan bahwa keandalan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci vital dalam mengawal program berskala nasional ini. Para pejabat yang dilantik melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Prabowo Subianto tersebut diharapkan membawa energi serta integritas baru dalam merajut tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Upaya menghadirkan asupan bergizi yang merata bagi generasi muda Indonesia memasuki babak baru yang lebih segar dan ketat. Bertempat di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, jajaran pimpinan BGN secara resmi memperkenalkan lima sosok pejabat baru yang dipercaya memegang kendali kepemimpinan strategis. Langkah restrukturisasi ini menjadi pilar utama dalam pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diakselerasi pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mendampingi Trenggono saat memperkenalkan jajaran baru tersebut pada Selasa (21/7/2026). Ia menegaskan bahwa keandalan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci vital dalam mengawal program berskala nasional ini. Para pejabat yang dilantik melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Prabowo Subianto tersebut diharapkan membawa energi serta integritas baru dalam merajut tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Daftar Pejabat Tinggi Madya Baru Badan Gizi Nasional
1. Lili Khamiliyah selaku Sekretaris Utama
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan
Di antara deretan nama tersebut, sosok Dr. Ketut Sumedana menyedot perhatian. Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung ini memboyong rekam jejak mentereng selama lebih dari 28 tahun di dunia penegakan hukum. Gelar doktor di bidang ilmu hukum yang disandangnya menjadi modal kuat untuk menyelia sistem pengawasan di tubuh BGN.
Agustina menyampaikan bahwa BGN membutuhkan figur tangguh untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini serta memastikan seluruh prosedur beroperasi sesuai regulasi. Dengan jaringan luas dan pemahaman mendalam terkait mitigasi risiko, Ketut diproyeksikan terjun langsung menangani berbagai persoalan teknis di lapangan—mulai dari evaluasi standar operasional hingga potensi kendala seperti kasus keracunan makanan.
"Kami memerlukan tim yang solid untuk membenahi BGN dan menyempurnakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Pengalaman luas dalam pemantauan dan kepatuhan hukum sangat menentukan agar sasaran program tercapai tanpa celah penyimpangan," ungkap Agustina.
Aksi "Bersih-Bersih" Data dan Integrasi Sistem Real-Time
Di balik perombakan struktur ini, BGN sejatinya sedang mengalokasikan energi besar untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Proses verifikasi di lapangan menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang cukup menyita perhatian. Salah satu temuan konkret adalah keberadaan satu sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda—sebuah ketimpangan yang terlihat jelas ketika data lapangan disandingkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Penemuan tersebut menegaskan pentingnya pembersihan dan penyelarasan data induk. Agustina menjelaskan bahwa tanpa data yang valid, perencanaan anggaran dan alokasi bahan pangan akan rentan bergeser dari sasaran semula.
Guna mengatasi celah tersebut, BGN kini memacu integrasi data secara langsung (real-time) antara sistem MBG dan Dapodik. Melalui sistem terpadu ini, publik serta pemangku kepentingan dapat memantau secara presisi mengenai sekolah penerima, jumlah murid terfasilitasi, hingga alur distribusi makanan di seluruh pelosok tanah air.
Restrukturisasi dan pembenahan tata kelola ini menjadi bukti komitmen BGN dalam menyajikan layanan publik yang efisien, terbuka, dan berintegritas tinggi—demi menjamin setiap piring makanan sampai ke tangan anak-anak Indonesia dengan aman dan penuh gizi. (bm)
Penemuan tersebut menegaskan pentingnya pembersihan dan penyelarasan data induk. Agustina menjelaskan bahwa tanpa data yang valid, perencanaan anggaran dan alokasi bahan pangan akan rentan bergeser dari sasaran semula.
Guna mengatasi celah tersebut, BGN kini memacu integrasi data secara langsung (real-time) antara sistem MBG dan Dapodik. Melalui sistem terpadu ini, publik serta pemangku kepentingan dapat memantau secara presisi mengenai sekolah penerima, jumlah murid terfasilitasi, hingga alur distribusi makanan di seluruh pelosok tanah air.
Restrukturisasi dan pembenahan tata kelola ini menjadi bukti komitmen BGN dalam menyajikan layanan publik yang efisien, terbuka, dan berintegritas tinggi—demi menjamin setiap piring makanan sampai ke tangan anak-anak Indonesia dengan aman dan penuh gizi. (bm)
Sumber: detik.com
