Ambisi Besar Prabowo Setir Harga Sawit Dunia Malah Bikin Petani Menjerit, Ada Apa Sebenarnya?

JAKARTA, KABARLINK.com - Rencana besar pemerintah untuk merombak total tata niaga ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) demi menjadikan Indonesia sebagai penentu harga global, kini justru mulai memicu kegelisahan hebat di lapangan.

Alih-alih membawa angin segar, ketidakjelasan arah kebijakan serta belum terbitnya regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) membuat mata rantai industri kelapa sawit nasional diselimuti ketidakpastian.

Akibatnya, sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kini mulai mengerem pembelian Tandan Buah Segar (TBS), yang berujung pada merosotnya harga jual di tingkat petani kelapa sawit.

Harga TBS Petani Mulai Longsor

Sikap hati-hati yang diperlihatkan oleh para pelaku industri sawit hilir belakangan ini merupakan dampak langsung dari minimnya informasi teknis mengenai mekanisme ekspor baru yang akan diterapkan pemerintah.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mendesak pemerintah untuk segera membuka suara dan memberikan cetak biru kebijakan secara transparan guna menyudahi spekulasi liar di pasar finansial dan komoditas.

"Kebijakan anyar ini memicu multitafsir di kalangan pelaku usaha kelapa sawit karena payung hukum konkretnya seperti PP, Permen, dan petunjuk teknis pelaksanaan memang belum kunjung dikeluarkan," jelas Tungkot saat diwawancarai, Jumat (22/5/2026).

Menurut Tungkot, aspek komunikasi dari jajaran kabinet pemerintah menjadi instrumen paling krusial saat ini. Bukan tanpa alasan, para pembeli internasional (buyer) maupun eksportir domestik membutuhkan kepastian hukum yang kokoh sebelum menandatangani kontrak bisnis jangka panjang.

Tanpa adanya kejelasan, pasar global dikhawatirkan akan memunculkan reaksi kontraproduktif yang justru merugikan reputasi dagang Indonesia. Ironisnya, dampak dari kegamangan birokrasi ini sudah mulai memakan korban di lapisan paling bawah.

"Saat ini, harga TBS di level petani kelapa sawit terpantau sudah mulai turun. Hal ini terjadi karena pihak pabrik (PKS) kebingungan apakah produk olahan mereka nantinya masih bisa dikirim ke luar negeri atau tidak. Pemerintah harus segera meluruskan ini agar petani tidak terus-menerus menjadi korban pertama," tutur Tungkot dengan nada cemas.


Misi Berantas 'Under Invoicing' 

Langkah agresif yang sedang dirancang oleh pemerintah ini sebenarnya berakar dari kegeraman Presiden Prabowo Subianto terhadap kebocoran devisa negara di sektor perkebunan.

Presiden menyoroti tajam adanya indikasi praktik under invoicing—sebuah modus manipulasi di mana nilai ekspor sawit yang dilaporkan dari Indonesia sengaja dicatat jauh lebih rendah ketimbang data manifes impor yang tertera di negara tujuan.

Bahkan, dari hasil penelusuran internal, pemerintah mengeklaim telah mengantongi bukti kuat adanya selisih angka transaksi CPO dalam jumlah yang sangat fantastis.

Berangkat dari temuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sebagai produsen terbesar di bumi, Indonesia sudah sepatutnya memegang kendali penuh atas harga sawit dunia, bukannya mendikte dan mengekor pada bursa komoditas luar negeri.

Kendati mendukung penuh visi pembenahan demi mengamankan kekayaan negara, para pelaku usaha mengingatkan agar proses transisi tata niaga ini dilakukan dengan perhitungan matang dan penuh kehati-hatian.

Mengingat industri kelapa sawit adalah jangkar ekonomi masif yang menghidupi jutaan petani swadaya, buruh pabrik, hingga eksportir, salah langkah sedikit saja dalam mengeksekusi regulasi bisa memicu kepanikan massal yang merusak stabilitas pangan dan ekonomi nasional. (bm)