Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono. Foto: Net/kompas.com
JAKARTA, KABARLINK.com - Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tak hanya menyeret pelaku di lapangan, tetapi juga mengguncang level elite militer. Keputusan Yudi Abrimantyo melepas jabatan sebagai Kepala BAIS TNI dinilai sebagai langkah langka yang sarat pesan.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyebut tindakan tersebut mencerminkan bentuk tanggung jawab yang tak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh aspek moral.
“Pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab secara struktural, tapi juga menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Bukan Sekadar Kasus Individu
Empat personel BAIS TNI yang terlibat dalam aksi kekerasan itu kini telah diamankan. Namun bagi DPR, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran individu semata.
Menurut Dave, langkah melepas jabatan menjadi sinyal bahwa institusi tidak menutup mata terhadap pelanggaran internal. Justru sebaliknya, ada upaya menjaga integritas lembaga di tengah sorotan publik.
Ujian Transparansi TNI
DPR juga menilai respons TNI dalam menangani kasus ini menunjukkan arah positif. Proses penyelidikan disebut berjalan terbuka dan menyeluruh, sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum.
Meski begitu, Dave mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi titik evaluasi besar bagi institusi pertahanan, agar kejadian serupa tidak terulang.
Momentum Bersih-bersih Institusi
Penyerahan jabatan oleh Yudi Abrimantyo—yang diumumkan melalui Tentara Nasional Indonesia—menjadi sorotan karena dilakukan di tengah tekanan publik yang tinggi.
Pihak TNI sendiri belum merinci apakah langkah itu murni pengunduran diri atau bagian dari keputusan internal. Namun satu hal jelas: ada upaya menunjukkan akuntabilitas di tengah krisis kepercayaan.
DPR: Jangan Berhenti di Sini
Komisi I DPR menegaskan akan terus mengawal proses hukum yang berjalan. Mereka juga meminta publik memberi ruang bagi aparat untuk menuntaskan kasus ini tanpa gangguan.
Lebih dari itu, DPR menilai peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting—bahwa profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, tetapi harus nyata dalam setiap tindakan aparat negara.
Jadi, kasus ini bukan hanya soal pelaku, tapi tentang bagaimana sebuah institusi besar diuji—dan bagaimana kepercayaan publik dipertaruhkan. (tim)
Demikianlah kasus air keras seret bais tni dpr soroti tanggung jawab moral pimpinan sudah saya jabarkan secara detail dalam hukum Mudah-mudahan tulisan ini memberikan insight baru tetap semangat berkarya dan jaga kesehatan tulang. Jangan segan untuk membagikan kepada orang lain. Sampai jumpa di artikel selanjutnya
