Kiamat Manual di Meja Bea Cukai? Luhut Beri Sinyal AI Siap Ambil Alih Fungsi Pungutan Ekspor Mulai Juni

JAKARTA, KABARLINK.com – Angin perubahan besar tengah berembus kencang di koridor birokrasi ekonomi tanah air. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melemparkan sinyal kuat mengenai perombakan total pada masa depan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menyusul dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor bernama Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah berencana mengikis habis celah transaksi tatap muka dengan mengalihkan fungsi pungutan ekspor ke dalam ekosistem digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sebuah langkah radikal yang berpotensi membuat peran manual petugas Bea Cukai tak lagi dibutuhkan di masa depan.

Percaya AI ketimbang Pakta Integritas

Restrukturisasi mendalam ini sengaja disiapkan agar sejalan dengan peluncuran DSI yang akan mengintegrasikan sistem pungutan ekspor satu pintu. Menurut Luhut, jika sistem digital ini sudah berjalan penuh, peran Bea Cukai akan menyusut dan hanya berfokus pada fungsi pengawasan murni yang itu pun wajib dikendalikan oleh sistem AI.

"Bea Cukai? Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Kalau memang ke depan posisinya tidak diperlukan lagi, ya untuk apa kita pertahankan? Atau opsi lainnya, lembaga Bea Cukai tetap ada, tetapi seluruh operasionalnya digerakkan oleh AI. Semuanya berbasis kecerdasan buatan," cetus Luhut mantap saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Mantan Menko Marves ini blak-blakan menyebut bahwa reformasi struktural ini didasari atas ketidakpercayaannya pada janji-janji tertulis di atas kertas. Baginya, teknologi digital adalah benteng transparansi terbaik yang tidak bisa dimanipulasi oleh kepentingan sepihak.

"Inti dari transformasi ini adalah memangkas habis pertemuan fisik antara manusia dengan manusia (person-to-person). Jujur saja, kalau masih mengandalkan interaksi personal, mau pakai pakta integritas model apa pun hampir tidak ada yang bersih 100 persen, pasti ada saja celah masalahnya. Melalui ekosistem digital berbasis AI ini, kita tidak bisa dibohongi, potensi kongkalikong amblas, dan penerimaan negara otomatis melonjak," papar Luhut tanpa tedeng aling-aling.

Aturan Main Ekspor Satu Pintu Resmi Diketok

Di tempat terpisah, hilal mengenai operasional BUMN ekspor ini tampaknya kian benderang. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengebut penyusunan aturan teknis tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui DSI. Regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut ditargetkan rampung dan disahkan pada hari ini juga.

"Hari ini mudah-mudahan Permendag-nya sudah selesai diketok," ujar Mendag Budi Santoso di kantornya, Senin (25/5/2026).

Budi membocorkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026, pemerintah akan mulai mengalihkan aktivitas ekspor untuk tiga komoditas raksasa, yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy secara bertahap di bawah komando DSI. Meski pintu gerbang ekspornya berpindah ke tangan DSI, Mendag menjamin para pelaku usaha tidak perlu panik karena seluruh aturan main, prosedur, kewajiban, hingga tata cara ekspor dipastikan tidak mengalami perubahan.

Urusan izin ekspor pun ditegaskan akan tetap setia berada di bawah otoritas Kementerian Perdagangan. Perubahan mendasar baru akan terasa secara masif pada awal tahun depan, di mana DSI akan memegang kendali penuh atas seluruh proses pengapalan logistik ke luar negeri, termasuk pengelolaan bea keluar dan pungutan ekspor jika skema pengalihan dari Bea Cukai telah dinyatakan siap beroperasi seratus persen. Langkah ini menjadi babak baru bagi wajah perdagangan Indonesia: lebih modern, satu pintu, dan minim intervensi manusia. (bm)