Nyepi-Lebaran: Stimulus Ekonomi Pacu Pertumbuhan 2025.

Kabarlink.com Semoga hidupmu dipenuhi cinta dan kasih. Di Sini saya akan membahas perkembangan terbaru tentang Nasional,Ekbis. Artikel Ini Mengeksplorasi Nasional,Ekbis NyepiLebaran Stimulus Ekonomi Pacu Pertumbuhan 2025 Ikuti terus ulasannya hingga paragraf terakhir.

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan serangkaian strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025, dengan fokus utama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Lebaran Idulfitri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memantau aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat selama periode tersebut, yang diharapkan dapat menjadi katalisator bagi aktivitas ekonomi.

Salah satu langkah kunci adalah optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah juga akan memaksimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta penyerapan gabah/beras petani, terutama selama bulan Ramadhan dan Lebaran.

Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah 5,2 persen. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis, termasuk percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alokasi sekitar Rp50 triliun. Pencairan THR diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan dan mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadhan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif. Pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

Untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran, pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan tempat istirahat (rest area) yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik. Pemerintah juga akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama.

Beberapa kebijakan stimulus lainnya yang disiapkan pemerintah meliputi diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6 persen, yang diperkirakan dapat menurunkan harga tiket hingga 13,2 persen - 14 persen pada periode HBKN 25 Maret - 7 April 2025. Pemerintah juga meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari - 28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. Penyaluran ini difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank diharapkan dapat meningkatkan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bank emas alias bullion bank. Kebijakan insentif listrik juga diterapkan untuk menjaga daya beli masyarakat selama bulan Ramadan.

Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga memastikan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta agar tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran.