Meme Jokowi-Prabowo: Mahasiswi ITB Ditangkap, Kontroversi Mencuat!

Unveiling the Crisis of Plastic Pollution: Analyzing Its Profound Impact on the Environment

JAKARTA, KABARLINK.com - Gelombang kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia kembali mencuat. Amnesty International Indonesia mengecam keras penangkapan seorang mahasiswi ITB terkait dugaan pembuatan meme yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan bentuk kriminalisasi dan pembungkaman kebebasan berekspresi. Respons Polri ini jelas merupakan bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital, tegas Usman dalam keterangan tertulisnya.

Usman Hamid mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dilindungi oleh hukum HAM internasional dan konstitusi UUD 1945. Ia mendesak agar mahasiswi tersebut segera dibebaskan, menekankan bahwa negara tidak boleh anti kritik dan melakukan pembungkaman terhadap suara-suara yang berbeda.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menepis anggapan bahwa Indonesia menjadi kelinci percobaan dalam pengembangan vaksin Tuberkulosis (TBC) oleh Gates Foundation. Ini supaya mengedukasi masyarakat juga, bahwa ini bukan seperti kelinci percobaan, ujarnya. Budi menambahkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam upaya global menyelamatkan jutaan nyawa dari penyakit menular.

Menkes Budi mencontohkan keberhasilan vaksin Covid-19 dalam menurunkan angka penyebaran dan kematian. Ia juga menyoroti adanya narasi yang sengaja disebarluaskan untuk membuat masyarakat enggan divaksin TBC, serupa dengan yang terjadi pada awal program vaksinasi Covid-19.

Dalam perkembangan lain, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bosowa Bina Insani menyampaikan rasa prihatin atas insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa. Pihak yayasan menyatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemkot Bogor, untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Selain itu, Koalisi Keadilan untuk Munir terus mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir secara tegas dan serius. Kasus-kasus ini menjadi sorotan penting dalam isu penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. (Kabarlink/Ain)

Type above and press Enter to search.