Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Foto: Istimewa
YOGYAKARTA, KABARLINK.com – Angka putus sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyentuh angka yang memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) per Maret 2026, tercatat sebanyak 13.669 anak usia sekolah di DIY yang kehilangan hak pendidikannya. Fakta ini semakin diperparah dengan adanya pemangkasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) oleh pemerintah pusat sebesar Rp9,41 miliar.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, membeberkan bahwa alokasi BOSDA tahun 2026 hanya mencapai Rp196,72 miliar. Angka ini merosot tajam dibandingkan alokasi tahun 2025 yang menyentuh Rp206,13 miliar.
“Ini sekaligus menunjukkan bahwa pemangkasan APBD oleh pemerintah pusat sangat berdampak terhadap anggaran pendidikan di Pemda DIY. Dengan dukungan dana yang turun ini, kita coba memotret bagaimana layanan pendidikan kita. Ada fakta tidak menggembirakan, per Maret lalu anak putus sekolah se-DIY menyentuh 13.669 anak,” ungkap Eko Suwanto.
Lebih lanjut, Eko memaparkan bahwa dari total belasan ribu anak tersebut, Pemda DIY baru berhasil melakukan verifikasi dan validasi terhadap 8.066 anak (sisanya 5.603 anak masih dalam proses). Hasil verifikasi menunjukkan spektrum penyebab yang beragam.
Dua faktor dominan yang tercatat adalah anak memilih untuk bekerja (2.067 anak) dan hilang kemauan untuk sekolah (1.170 anak). Selain itu, terdapat 18 indikator lain seperti ketiadaan biaya, jarak sekolah yang jauh, menikah dini, pengaruh lingkungan, hingga meninggal dunia.
Merespons krisis ini, Eko mendesak Pemda DIY untuk tidak sekadar berhenti pada proses administrasi verifikasi data. Pemerintah dituntut hadir langsung secara persuasif.
“Pemda perlu melakukan dialog dari hati ke hati, baik dengan orang tua maupun siswanya langsung. Pemda harus memfasilitasi penuh. Untuk tingkat SD dan SMP, ini bisa difasilitasi penuh oleh Bupati/Wali Kota, sedangkan jenjang SMA dan SMK difasilitasi oleh Pemda DIY,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Eko mencontohkan, jika akar masalahnya adalah ketiadaan biaya, Pemda dapat mengoptimalkan skema BOSDA atau berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia juga meminta Pemda untuk mendata kondisi sosial-ekonomi keluarga secara menyeluruh (by name, by address, dan foto lingkungan) agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran.
“Pendidikan adalah perintah konstitusi, tidak boleh lagi ada komersialisasi. Tanggung jawab Pemda adalah memberikan fasilitasi penuh: biayanya, sarprasnya. Kepada pemerintah pusat, kami minta pemangkasan anggaran ini dibatalkan. Prinsipnya, anak-anak punya hak asasi mendapatkan pendidikan dan harapannya ke depan bisa terwujud zero (0 persen) anak putus sekolah di DIY,” pungkas Eko. (bm)
Terima kasih atas perhatian Anda terhadap bosda dipangkas pusat rp94 miliar dprd diy desak pemda fasilitasi penuh 13669 anak putus sekolah dalam terkini ini Semoga tulisan ini membantu Anda dalam kehidupan sehari-hari pantang menyerah dan utamakan kesehatan. share ke temanmu. Terima kasih
