Terkini

Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Usut Dugaan Posko dan Unsur Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Ayu

Jurnalis

Ayu

Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Usut Dugaan Posko dan Unsur Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Sosok Brigjen Susatyo Purnomo Condro, perwira tinggi yang memimpin jajaran tim penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Foto: Fristin Intan Sulistyowati / KOMPAS.com


JAKARTA, KABARLINK.com - Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru dengan masuknya dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi melakukan penggeledahan serta olah tempat kejadian perkara (TKP) di kediaman Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu (18/11/2026).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan bahwa rumah milik eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tersebut ditengarai berfungsi sebagai posko operasional.

Kendati demikian, Susatyo belum membeberkan temuan rinci dari lokasi penggeledahan dan menegaskan bahwa perkembangan lengkap mengenai penyelidikan unsur makar akan disampaikan secara resmi dalam konferensi pers mendatang.

Pengembangan ke arah pasal makar—yang meliputi dugaan turut serta, perbuatan bersama-sama, maupun pemufakatan jahat—ini berjalan paralel dengan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Dittipidsiber telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka penyadapan ilegal, yakni eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Selain menyasar nomor Presiden Prabowo, keempatnya diduga memata-matai komunikasi pejabat negara, figur politik, awak media, tokoh ormas, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.

Atas rangkaian perbuatan tersebut, penyidik menjerat para tersangka dengan pasal berlapis sesuai peran masing-masing.

Jeratan hukum itu mencakup Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan (ancaman maksimal 10 tahun penjara), Pasal 48 jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE mengenai penghilangan data elektronik (ancaman maksimal 8 tahun penjara), serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP baru soal akses ilegal (ancaman maksimal 6 hingga 7 tahun penjara), yang diperkuat dengan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP tentang penyertaan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, di ranah etik institusi, Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), meski keduanya tengah menempuh upaya banding atas putusan sidang etik tersebut. (BM)


Sumber: Kompas.com
Topik: #Terkini
Bagikan: