Panglima TNI Pasang Badan Jaga Kejaksaan

JAKARTA, KABARLINK.com - Sebuah langkah signifikan diambil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung penegakan hukum di tanah air. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto baru-baru ini mengeluarkan Surat Telegram yang menginstruksikan pengerahan personel TNI untuk memperkuat keamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.

Keputusan ini mencerminkan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas dan ketertiban, serta mendukung kelancaran proses hukum yang sedang berjalan. Pengerahan personel ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jaksa dan staf kejaksaan dalam menjalankan tugas mereka.

Surat Telegram dengan Nomor [Nomor Surat Telegram] tersebut, secara tegas memerintahkan jajaran TNI di daerah untuk berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan setempat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan merumuskan strategi pengamanan yang efektif. Langkah ini merupakan wujud sinergitas antara TNI dan Kejaksaan dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Pengamanan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pengawasan akses masuk dan keluar kantor Kejati dan Kejari, patroli di sekitar lingkungan kantor, hingga pengamanan kegiatan-kegiatan penting yang melibatkan Kejaksaan. TNI akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan petugas keamanan internal Kejaksaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan terhindar dari gangguan keamanan.

Langkah ini juga merupakan respons terhadap berbagai perkembangan situasi keamanan yang dinamis di berbagai daerah. Dengan kehadiran personel TNI, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum dan merugikan kepentingan negara.

Pengerahan personel TNI untuk mengamankan Kejaksaan ini merupakan bukti nyata bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Sinergi antara TNI dan Kejaksaan diharapkan dapat semakin memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. (Kabarlink/Ain)