Integritas Hakim Jebol: Vonis Bisa Dibeli?

JAKARTA, KABARLINK.com - Kasus dugaan suap yang melibatkan hakim kembali mencuat, memicu keprihatinan mendalam dari anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Terungkapnya kasus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait putusan perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah, menjadi sorotan tajam.

Hinca Panjaitan menyayangkan terulangnya kasus serupa, mengingatkan bahwa kasus sebelumnya yang melibatkan hakim PN Surabaya seharusnya menjadi pelajaran berharga. Ia berencana memanggil Sekretaris Mahkamah Agung untuk meminta penjelasan terkait pengawasan dan penjagaan integritas hakim.

“Integritas hakim menjadi sorotan utama,” tegas Hinca. “Seolah-olah putusan pengadilan dapat diperjualbelikan. Ini adalah masalah serius yang perlu segera dibenahi.”

Kejaksaan Agung telah menetapkan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Ironisnya, putusan yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi lahan subur bagi praktik penyuapan.

Hinca juga mengkritik kinerja Komisi Yudisial yang dinilai kurang optimal dalam mengawasi perilaku hakim. Ia menilai kasus yang melibatkan Ketua PN Jakarta Selatan lebih serius dibandingkan kasus di Surabaya, mengingat perkara ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu ketersediaan minyak goreng.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa MAN diduga menerima suap sebesar Rp60 miliar dari tersangka MS dan AR, yang berprofesi sebagai advokat. Suap tersebut diduga bertujuan untuk memengaruhi putusan agar dijatuhkan ontslag. Dugaan tindak pidana ini terjadi saat MAN menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

Berikut adalah rangkuman poin penting: