Dana Desa Dikorupsi? Kejagung Turun Tangan!

JAKARTA, KABARLINK.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, secara resmi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan investigasi mendalam terkait potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran serius mengenai adanya indikasi penyalahgunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Mendes PDT mengungkapkan keprihatinannya atas laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah kepala desa diduga menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, termasuk aktivitas terlarang seperti judi online. Tindakan ini, menurutnya, tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengkhianati amanah yang diberikan untuk memajukan desa.

“Kami sangat serius menanggapi isu ini. Dana desa adalah amanah besar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Jika ada indikasi penyimpangan, apalagi untuk hal-hal yang melanggar hukum, harus ditindak tegas,” ujar Yandri Susanto.

Kejaksaan Agung diharapkan dapat segera menindaklanjuti permintaan ini dengan melakukan penyelidikan secara komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa, serta memberikan efek jera bagi pelaku penyimpangan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dana desa secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa dana tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel Alokasi Dana Desa (Contoh):