Untung Rugi Tarif AS: Analisis Mendalam DPR RI

JAKARTA, KABARLINK.com - Kebijakan tarif baru yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia menjadi perhatian serius bagi perekonomian Nasional. Dampak dari kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia, yang pada akhirnya dapat berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyoroti pentingnya konsolidasi menyeluruh oleh tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Konsolidasi ini bertujuan untuk memitigasi guncangan yang mungkin timbul akibat kebijakan tarif AS. Selain itu, Misbakhun juga menekankan perlunya diplomasi perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi terbaik bagi kedua negara.

Langkah awal yang tepat telah diambil Pemerintah dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Diharapkan tim ini dapat membawa hasil positif bagi Indonesia. Namun, upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat tetap menjadi prioritas utama.

Misbakhun juga mengingatkan Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS. Tekanan koreksi negatif pada Rupiah perlu diwaspadai agar tidak melewati angka psikologis. BI perlu melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah atas USD, terutama saat pasar libur Lebaran.

Politikus Gerindra tersebut menuturkan, menjaga ekonomi nasional adalah tugas semua pihak, dari pemerintah hingga pihak swasta. Kita mesti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif dan penegak hukum," pungkasnya.

Tarif Baru AS: Ancaman atau Peluang bagi Ekspor Indonesia?

Kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan AS kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif 10 persen menjadi tantangan tersendiri. Misbakhun memperkirakan kebijakan ini akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. Ekspor Indonesia ke AS didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.

Dampak Tarif AS pada Industri Padat Tenaga Kerja

Industri-industri padat tenaga kerja akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara.

APBN 2025: Perlukah Dihitung Ulang?

Dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia.

Arahan Presiden Prabowo: Kunci Efisiensi Perusahaan

Misbakhun mengutip arahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Dia meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.

Inflasi AS: Imbas dari Kebijakan Tarif?

Dia memprediksi harga barang di AS akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19.

Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Rupiah

Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah atas USD. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD. Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang.

Diplomasi Perdagangan: Solusi Terbaik untuk Indonesia?

Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

Waspada Tempat Pembuangan Produk Negara Lain

Dasco mengingatkan agar kebijakan itu tidak berujung menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan produk dari negara lain. Tetapi, juga penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran 'tempat pembuangan' barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS. Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita.

Libur Lebaran: Momentum Tepat untuk Stabilisasi Nilai Tukar?

Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka.

Konsolidasi Nasional: Kunci Menghadapi Guncangan Ekonomi

Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, dia mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan tersebut. Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya.

Akhir Kata

Kebijakan tarif baru AS menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan strategi yang matang. Konsolidasi nasional, diplomasi perdagangan, dan stabilisasi nilai tukar Rupiah menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Pemerintah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menghadapi tantangan ini dan mencari solusi terbaik bagi kepentingan nasional.