Prabowo Prihatin: Hakim Korup, Ke Mana Keadilan?

JAKARTA, KABARLINK.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan keprihatinan Presiden Prabowo Subianto atas maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Muzani menyampaikan bahwa Prabowo sangat menyoroti masalah penegakan hukum yang kerap menjadi batu sandungan dan membuka celah bagi praktik korupsi. Hal ini disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua MPR RI menambahkan, Prabowo menginginkan pembangunan yang komprehensif tanpa terhambat oleh kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum. Beliau menekankan pentingnya integritas dan dedikasi para penegak hukum terhadap kesejahteraan negara.

Prabowo juga terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak yang memiliki visi yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang kuat.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengumumkan penetapan MSY, seorang social security legal PT Wilmar Group, sebagai tersangka pada Selasa, 15 April 2025.

Penetapan ini didasarkan pada keterangan saksi dan dokumen yang diperoleh penyidik. MSY dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf a, juncto Pasal 5 Ayat 1, juncto Pasal 13, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat 1 di Tap UU Hukum Pidana.

Kasus ini terkait dengan pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit antara Januari 2022 hingga Maret 2022.

Sebelumnya, majelis hakim dalam perkara ini memberikan putusan ontslag van alle recht vervolging terhadap para terdakwa korporasi.

Ringkasan Kasus: