Prabowo dan 8 Tuntutan Purnawirawan TNI

Kabarlink.com Assalamualaikum semoga hari ini menyenangkan. Disini aku ingin mengupas sisi unik dari Politik. Panduan Seputar Politik Prabowo dan 8 Tuntutan Purnawirawan TNI Ikuti selalu pembahasannya sampai bagian akhir.

JAKARTA, KABARLINK.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto terkait delapan tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Wiranto menjelaskan bahwa Prabowo menghormati dan memahami usulan-usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI. Sebagai seorang yang berasal dari almamater yang sama, Prabowo memahami betul perjuangan dan pengabdian para purnawirawan. Namun, sebagai kepala negara, Prabowo tidak bisa serta merta menjawab semua tuntutan tersebut.

“Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Beliau juga mendengarkan dari berbagai sumber sebelum memutuskan sebuah kebijakan,” ujar Wiranto.

Salah satu poin penting yang ditekankan Wiranto adalah pesan Prabowo kepada masyarakat agar tidak terpancing dalam polemik terkait isu ini. Prabowo berharap masyarakat tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan sebagai bangsa.

“Beliau berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu keharmonisan kita,” tegas Wiranto.

Forum Purnawirawan TNI sendiri menyampaikan delapan tuntutan yang ditandatangani oleh sejumlah besar Jenderal, Laksamana, Marsekal, dan Kolonel. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari proyek strategis nasional (PSN) hingga pergantian Wakil Presiden.

Berikut adalah beberapa poin penting dari tuntutan tersebut:

Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.
Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali kelanjutan pembangunan IKN.
Kembali ke UUD 1945 asli.
Menghentikan tenaga kerja asing Cina.
Penertiban pengelolaan pertambangan.
Reshuffle menteri yang diduga korupsi.
Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas.
Mengusulkan pergantian Wakil Presiden.

Wiranto menjelaskan bahwa beberapa usulan tersebut berada di luar domain Presiden, mengingat adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem Trias Politika. Oleh karena itu, Presiden tidak akan merespons usulan-usulan tersebut.

“Dalam negara yang menganut Trias Politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” jelas Wiranto.

Wiranto juga menambahkan bahwa Prabowo akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk masukan dari berbagai bidang. Hal ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan komprehensif.