PKB: Balas Tarif AS, Pemerintah Jangan Gentar!

JAKARTA, KABARLINK.com - Kebijakan terbaru Amerika Serikat yang mengenakan tarif hingga 42% terhadap produk-produk asal Indonesia menjadi perhatian serius bagi perekonomian nasional. Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Komisi XI DPR, menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan cepat dan konkret untuk mengatasi dampak yang mungkin timbul.

Menurut Hanif, pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton. Intervensi penuh diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia. Pemberlakuan tarif baru oleh AS, yang terdiri dari tarif dasar 10% ditambah tambahan 32%, berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan.

Jika tidak direspons dengan tepat, kita bisa melihat penurunan ekspor, peningkatan angka PHK, lonjakan inflasi, dan penurunan daya beli masyarakat, ujar Hanif, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB.

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga menjadi sorotan. Meskipun Bank Indonesia telah melakukan intervensi dengan menggunakan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa, Rupiah masih tertekan di level Rp 16.675 per dolar AS. Strategi moneter yang tepat sangat krusial. Kita membutuhkan keberanian dan dukungan nyata, tegasnya.

Selain itu, Hanif menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia (SDM), termasuk tenaga kerja migran. Dengan kontribusi devisa mencapai USD 14 miliar pada tahun sebelumnya, tenaga kerja migran memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi nasional di masa depan jika dikelola dengan baik.

Hanif, yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014-2019, menambahkan bahwa situasi penuh tekanan seperti ini menguji arah dan keberanian suatu bangsa. Ini adalah momen untuk mengambil langkah-langkah strategis yang berani dan menunjukkan keberpihakan yang nyata, pungkasnya.

Pemerintah diharapkan segera merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif AS dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.