Menkes Didesak Mundur: Istana Mendengar?

PEMERINTAH PUSAT - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto: net

JAKARTA, KABARLINK.com - Gelombang kritik terhadap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin semakin menguat, mencapai puncaknya pada Jumat, 23 Mei 2025. Desakan pencopotan jabatan ini disuarakan oleh berbagai pihak, mulai dari kalangan akademisi hingga masyarakat luas.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi serius aspirasi ini. Beliau menegaskan bahwa pemerintah mendengarkan dengan seksama masukan dari masyarakat, khususnya para dokter. Kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Polemik ini bermula dari narasi negatif yang berkembang terkait profesi dokter, serta perubahan tata kelola kolegium kedokteran di bawah Kemenkes. Banyak pihak menilai perubahan ini mengancam independensi dan objektivitas lembaga profesi. Bahkan, 121 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, menyoroti kondisi sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan yang dinilai memprihatinkan.

Prasetyo meyakini bahwa masukan yang diberikan oleh para dokter dan komunitas medis didasari pertimbangan yang matang. Teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan. Pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, jelasnya.

Pemerintah, lanjut Prasetyo, telah menerima masukan tersebut, baik secara resmi maupun melalui media massa. Saat ini, pemerintah tengah mempelajari betul permasalahan yang ada untuk mencari solusi terbaik. Mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa, nah kita cari jalan keluarnya, kata Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengajak para dokter untuk bersama-sama memperbaiki kebijakan Kementerian Kesehatan yang dinilai tidak sesuai dengan Asta Cita, visi Presiden Prabowo Subianto. Bahwa ada catatan-catatan mungkin dalam proses-prosesnya yang harus diperbaiki. Nah itu, ya mari kita komunikasikan, kita perbaiki bersama-sama.

Meskipun demikian, Prasetyo menekankan pentingnya menjaga pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Tapi yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, tuturnya.

Tekanan publik juga datang melalui petisi daring yang menuntut pencopotan Menkes Budi. Petisi yang dibuat oleh Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa sejak 4 Mei 2025 ini menilai kebijakan Menkes Budi tidak berpihak pada rakyat dan profesionalisme kesehatan. Beberapa poin yang disoroti dalam petisi tersebut antara lain penghentian sepihak program PPDS, pembukaan fakultas kedokteran tanpa perencanaan distribusi SDM, hingga promosi asuransi swasta dan penggunaan influencer untuk kebijakan publik.

Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi, pungkas Prasetyo, menandakan bahwa masukan-masukan tersebut tengah dipelajari untuk dicarikan jalan keluarnya. Masa depan kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin di Kementerian Kesehatan kini berada di ujung tanduk, menunggu hasil evaluasi dan keputusan dari pemerintah. (Kabarlink/Ain)