Makan Bergizi Gratis: BPOM Dilibatkan? Kepala BGN Menjawab

Unveiling the Crisis of Plastic Pollution: Analyzing Its Profound Impact on the Environment

PEJABAT PUBLIK – Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Foto: Arief/Liputan6.com


JAKARTA, KABARLINK.com - Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merasa kurang dilibatkan dalam proses krusial, terutama terkait pengawasan bahan baku dan standar dapur yang digunakan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengungkapkan kekecewaannya dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI (15/5/2025). Ia mencontohkan, BPOM baru dilibatkan ketika terjadi kejadian luar biasa (KLB), seperti kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa dan guru di Bogor.

“Selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kita tidak (dilibatkan) dalam ini sudah layak atau tidak dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu,” ujar Taruna.

Padahal, menurut Taruna, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memiliki kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjalankan dan mengawasi 13 program terkait MBG. Namun, implementasinya belum optimal.

Menanggapi hal ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa BPOM telah dilibatkan, terutama dalam pelatihan Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan juga menyatakan bahwa pintu selalu terbuka bagi BPOM untuk berpartisipasi dalam program MBG.

“Kami sudah melakukan MoU, dan artinya the door is open untuk keterlibatan BPOM di dalam program MBG,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI (21/5/2025).

Meski demikian, Dadan mengakui bahwa intensitas keterlibatan BPOM perlu ditingkatkan, yang tentunya membutuhkan dukungan anggaran. Ia juga menambahkan bahwa personel BPOM selalu dilibatkan dalam program pelatihan penjamah makanan.

Taruna berharap, dengan menyampaikan permasalahan ini secara transparan, BGN akan lebih terbuka untuk melibatkan BPOM. Ia menekankan bahwa keterlibatan BPOM bukan untuk mencari tanggung jawab, melainkan untuk melindungi anak-anak yang menerima manfaat dari program MBG.

Kasus keracunan di Bogor menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG. BPOM, dengan keahliannya dalam pengecekan pangan, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memastikan program ini berjalan sesuai standar dan aman bagi penerima manfaat. (Kabarlink/Ain)

Type above and press Enter to search.