Kunto Arief: Mutasi Batal, Bukan Soal Politik?

JAKARTA, KABARLINK.com - Markas Besar TNI menegaskan bahwa setiap mutasi dan penugasan perwira tinggi di lingkungan TNI dilakukan semata-mata berdasarkan kebutuhan organisasi, tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Brigjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, menjelaskan bahwa seluruh proses mutasi didasarkan pada pertimbangan profesional dan proporsional. Semua tergantung dinamika kebutuhan organisasi dan konfirmasi akhir dari Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan, ujarnya.

Penegasan ini disampaikan terkait dengan pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Kapuspen TNI membantah bahwa pembatalan tersebut memiliki kaitan dengan dinamika politik di luar organisasi TNI.

Menurut Brigjen TNI Kristomei Sianturi, mutasi jabatan di lingkungan TNI merupakan hasil keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang secara berkala melakukan pemetaan kebutuhan personel untuk tiga bulan ke depan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto dan beberapa perwira lainnya disebabkan oleh adanya tugas-tugas strategis yang masih memerlukan penyelesaian. Letjen Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya direncanakan menjadi Staf Khusus Kasad, tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

Keputusan ini, ditegaskan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.A/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, merupakan langkah administratif dan strategis untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas di tubuh TNI.

Kapuspen TNI menambahkan bahwa perubahan atau penundaan mutasi adalah hal yang wajar dalam pengelolaan sumber daya manusia di TNI dan tidak perlu dikaitkan dengan isu-isu politik. Tidak ada hubungannya dengan orang tua Letjen Kunto, tegasnya.

Ada perwira yang belum bisa bergeser karena harus menyelesaikan tugas penting. Semuanya murni demi kepentingan dan kelangsungan organisasi TNI, pungkas Brigjen TNI Kristomei Sianturi.

Dengan demikian, TNI ingin memastikan bahwa setiap keputusan terkait mutasi dan penugasan perwira tinggi diambil secara objektif dan profesional, semata-mata untuk kepentingan organisasi dan negara.