Ahok di Kejagung: Senang Bantu Lembaga Adhyaksa

JAKARTA, KABARLINK.com - Basuki Tjahaja Purnama (BTP), atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, mantan Komisaris Utama Pertamina, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 13 Maret 2025. Kedatangannya terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

Tiba di Gedung Kejagung sekitar pukul 08.36 WIB, Ahok tampak membawa sejumlah data yang ia sebut sebagai hak Pertamina. Kalau diminta akan kita kasih, (bawa tapi) kan bukan punya hak saya tapi hak Pertamina, ujarnya kepada awak media.

Ahok menyatakan kesiapannya untuk membantu Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus ini. Ya kita sebetulnya secara struktur kan Subholding, tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau yang apa yang saya tahu akan saya sampaikan, tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahok menyoroti lemahnya pengawasan di Pertamina yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik tidak sehat dalam pengelolaan minyak. Ia juga menyinggung pentingnya pengujian kualitas minyak oleh ahli sebelum didistribusikan. Kita punya insinyur-insinyur bisa ngetes dong. Itu adalah soal teknis, kalau pemasoknya mencampur ini permainan bajingan lah kenapa lo terima, cetusnya.

Ahok bahkan menantang agar persidangan kasus ini dibuka untuk publik. Saya senang kalau di sidang semua rekaman rapat diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengar apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di sana. Penerimaan buku tulis, pembelian beras mesti saya. Kalau gitu ngapain ada ratusan ribu pegawai, ungkapnya dengan nada tinggi.

Sebelumnya, pada Jumat, 28 Februari 2025, Ahok telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ia bahkan mengaku senang bisa membantu mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini.

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Hingga saat ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari enam pejabat anak perusahaan Pertamina dan tiga dari pihak swasta.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga diduga melakukan importasi minyak mentah RON 90 (Pertalite) dan kemudian dioplos menjadi RON 92 (Pertalite) dari tahun 2018 hingga 2023. Jadi hasil penyidikan saya sudah sampaikan itu, Ron 90 atau di bawahnya itu, tadi fakta yang ada ditransaksi Ron 88 di-blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Untuk harga itu seharga dengan Ron 92, jelas Abdul Qohar pada konferensi pers Rabu malam, 26 Februari 2025.

Kejaksaan Agung masih enggan membeberkan asal muasal minyak mentah yang diimpor tersebut. Kasus ini terus bergulir dan menjadi perhatian publik, menantikan pengungkapan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Begitulah ringkasan menyeluruh tentang ahok di kejagung senang bantu lembaga adhyaksa dalam hukum yang saya berikan Selamat menjelajahi dunia pengetahuan lebih jauh berpikir maju dan jaga kesejahteraan diri. Sebarkan kebaikan dengan membagikan ke orang lain. Sampai jumpa lagi