Sekolah Rakyat Jateng: Asa Pendidikan, Tekan Kemiskinan
PAPARAN GUBERNUR – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan paparan mengenai Sekolah Rakyat di Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025). Foto: ANTARA/HO-Pemprov Jateng/aa.
JAKARTA, KABARLINK.com - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengumumkan persiapan intensif untuk operasional Sekolah Rakyat di seluruh Jateng, yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025. Inisiatif ini, menurutnya, adalah bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
“Penyiapan sarana Sekolah Rakyat, sesuai program pemerintah pusat, sedang berjalan. Kami targetkan Juli 2025 sudah bisa operasional,” ujar Ahmad Luthfi saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja di Wonosobo, Minggu (16 Juni 2024).
Sekolah Rakyat, sebuah gagasan dari Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun Indonesia pada tahun 2045. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, Ini yang menjadi sasaran utama dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai inpres. Gubernur dan bupati/wali kota juga punya tugas khusus dari presiden.
Selain Sekolah Rakyat, Pemprov Jateng juga memiliki program sekolah kemitraan yang menggandeng SMA/SMK swasta. Program ini diharapkan dapat menampung sekitar 5.000 peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.
“Untuk mendampingi keberadaan Sekolah Rakyat, Pemprov Jateng juga memiliki program sekolah kemitraan yang menggandeng SMA/SMK swasta,” jelas Ahmad Luthfi.
Beberapa lokasi Sekolah Rakyat yang sudah menandatangani kontrak di Jawa Tengah antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Soeharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.
Sebelumnya, Pemprov Jateng juga telah memiliki SMK Jateng di beberapa lokasi yang diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Ini kita laksanakan secara bersama-sama, pungkasnya, menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. (Kabarlink/Ain)
