Perbandingan Regulasi Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia dan Malaysia

ILUSTRASI - Koperasi simpan pinjam. Foto: net

KABARLINK.com - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan Malaysia, terutama dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang sulit dijangkau oleh bank konvensional. Namun, bagaimana regulasi KSP di kedua negara ini berbeda? Mari kita telaah lebih dalam.

Di Indonesia, regulasi KSP diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian dan peraturan turunannya. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada pengawasan KSP untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan anggota. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran dalam mengawasi KSP yang memiliki aset dalam jumlah tertentu. Fokus utama regulasi di Indonesia adalah pada aspek kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan anggota.

Sementara itu, di Malaysia, regulasi KSP dikenal dengan sebutan co-operative societies diatur oleh Co-operative Societies Act. Regulasi di Malaysia menekankan pada prinsip-prinsip koperasi yang kuat, seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian demokratis oleh anggota, serta partisipasi ekonomi anggota. Pengawasan dilakukan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengaudit KSP.

Perbedaan signifikan terletak pada pendekatan pengawasan. Indonesia cenderung lebih sentralistik dengan melibatkan OJK untuk KSP besar, sementara Malaysia lebih mengandalkan pengawasan internal oleh SKM dengan penekanan pada prinsip-prinsip koperasi. Kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan KSP beroperasi secara sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya.

Tabel Perbandingan Regulasi KSP

Kedua negara terus berupaya memperkuat regulasi KSP agar dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembaruan regulasi secara berkala dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh KSP. Pada tahun 2024, kedua negara diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas regulasi KSP demi terciptanya sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. (Kabarlink/Ain)