Ojol Demo, TransJakarta Putar Haluan: Kisah Jalanan 2025

LAYANI PENUMPANG – Bus Transjakarta berhenti di halte Jalan Sudirman, Jakarta, untuk menaikkan penumpang pada Selasa (31/1/2023). Sementara itu, Dishub DKI masih mengevaluasi tarif integrasi antar moda seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar

JAKARTA, KABARLINK.com - Gelombang aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) kembali mengguncang ibu kota. Ribuan pengemudi dari berbagai daerah tumpah ruah ke jalan, menyuarakan aspirasi terkait tarif, sistem bagi hasil, dan perlindungan yang dianggap belum memadai.

Aksi yang dikenal dengan sebutan 'Aksi 205' ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia. Mereka menuntut kejelasan dan keadilan dari pihak aplikator, serta perhatian lebih dari pemerintah terhadap kesejahteraan para pengemudi.

Menyikapi situasi ini, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengambil langkah antisipatif dengan menyiapkan pengalihan rute bus secara situasional. Penyesuaian rute akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan, ujar Ayu Wardhani, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta.

Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk meminimalisir dampak kemacetan. Beberapa titik yang menjadi perhatian utama adalah Bundaran Patung Kuda, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, menjelaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas bersifat insidental dan akan diterapkan sebagai pilihan terakhir. Masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan utama di Jakarta guna mengurangi potensi kepadatan.

Di sisi lain, pihak aplikator, Gojek dan Grab, memberikan klarifikasi terkait sistem komisi. Catherine Hindra Sutjahyo, Presiden unit bisnis On-Demand Services PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), menegaskan bahwa pihaknya tidak mengambil potongan komisi ojol lebih dari 20 persen. Biaya perjalanan itu yang dibagikan 80 persen untuk mitra pengemudi, 20 persen untuk aplikator, jelasnya.

Senada dengan itu, Director Mobility & Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti, menyatakan bahwa pihaknya selalu mengenakan komisi sesuai regulasi, yaitu 20 persen dari tarif dasar. Ini hanya berlaku untuk tarif dasar saja, bukan total keseluruhan biaya, katanya.

Aksi demo ojol ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat membuka ruang dialog antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Tujuannya adalah mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak, demi terciptanya ekosistem transportasi online yang sehat dan berkeadilan.

Evaluasi tarif integrasi transportasi di Jakarta, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT, masih terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Perkembangan terbaru terkait hal ini akan terus diinformasikan kepada masyarakat. (Kabarlink/Ain)