Hotel Kembali Ramai: Pemda Butuh Panduan Belanja?

LEGISLATIF – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin saat menghadiri kegiatan resmi DPR. Foto: ANTARA/HO-DPR

JAKARTA, KABARLINK.com - Pemerintah daerah (Pemda) kini diperbolehkan menggelar rapat di hotel, namun anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menekankan perlunya pedoman yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan. Hal ini menyusul Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan relaksasi anggaran kepada Pemda.

Khozin menjelaskan bahwa SE tersebut penting sebagai panduan bagi Pemda dalam melaksanakan relaksasi anggaran, terutama terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial, kajian, dan seminar. Relaksasi ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan industri hotel dan restoran.

“Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” ujar Khozin, Sabtu (15/06/2024). Ia menambahkan bahwa Inpres dan SE sebelumnya menekankan pembatasan belanja kegiatan seremonial, sehingga parameter yang jelas sangat dibutuhkan dalam relaksasi ini.

Pada 23 Februari 2025, Mendagri menerbitkan SE Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Khozin mengingatkan bahwa revisi atas surat edaran Kemendagri penting untuk memberikan panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran.

“Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan Kemendagri untuk melakukan kajian matang sebelum mengeluarkan kebijakan agar hasilnya terukur dan bermanfaat bagi publik. “Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur,” pungkasnya.

Industri perhotelan, menurut Khozin, harus didukung oleh pemerintah. Namun, dukungan tersebut harus terukur dan tidak membuka celah bagi penyimpangan anggaran. (Kabarlink/Ain)