Golkar: Pemilu Indonesia, Obat atau Penyakit?
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5182492/original/004565000_1744092126-590586_04341230122024_545712_07235407122024_WhatsApp_Image_2024-12-07_at_17.50.43.jpeg)
JAKARTA, KABARLINK.com - Sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem yang berlaku saat ini dalam sebuah diskusi terfokus di Kompleks DPR/MPR RI.
Diskusi bertajuk Sistem Pemilu ini menghadirkan berbagai pakar, termasuk Dr. Nurhasim dari Pusat Penelitian Politik BRIN, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Wakil Ketua Baleg DPR), Zulfikar Arse Sadikin (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), dan Idrus Marham (Wakil Ketua Umum Partai Golkar). Mereka membahas tantangan sistem proporsional terbuka dan potensi adopsi sistem campuran.
Sarmuji mengingatkan agar perubahan sistem tidak justru menimbulkan masalah baru. Jangan sampai obat lebih berbahaya dari penyakitnya, ujarnya, menekankan pentingnya diagnosis akurat sebelum mengambil kebijakan.
Perdebatan utama berkisar pada efektivitas sistem proporsional terbuka dalam mencegah politik uang. Sarmuji mempertanyakan apakah sistem terbuka otomatis memicu praktik tersebut, atau apakah sistem tertutup justru memindahkannya ke elite partai. Ia juga menyoroti biaya lain seperti iklan politik.
Nurhasim dari BRIN merekomendasikan sistem pemilu campuran sebagai solusi. Sistem ini, menurutnya, dapat mengatasi masalah multipartai ekstrem dan meningkatkan stabilitas pemerintahan. Sistem campuran memberikan suara lebih besar bagi partai politik dan representasi lebih baik bagi individu kuat di daerah pemilihan.
Sarmuji mencontohkan Zulfikar Arse Sadikin sebagai anggota DPR yang berhasil terpilih melalui sistem terbuka dengan biaya relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa generalisasi atas sistem terbuka perlu ditelaah lebih jauh.
Diskusi ini muncul di tengah kekhawatiran terkait potensi kecurangan Pemilu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri triliunan dana yang menjadi transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024.
Masa depan sistem pemilu Indonesia masih menjadi perdebatan hangat. Keputusan yang diambil akan berdampak besar pada kualitas demokrasi dan stabilitas politik negara.
Tabel Perbandingan Sistem Pemilu:
Sistem Pemilu | Kelebihan | Kekurangan |
---|---|---|
Proporsional Terbuka | Memungkinkan pemilih memilih langsung kandidat. | Potensi politik uang dan biaya kampanye tinggi. |
Proporsional Tertutup | Mengurangi potensi politik uang. | Pemilih tidak memiliki banyak pilihan. |
Campuran | Menggabungkan kelebihan kedua sistem. | Kompleks dan sulit dipahami. |