Calo Kementan Terungkap: Pejabat Dipecat, Miliar Rupiah Melayang!

BERANTAS KORUPSI - Ilustrasi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: net

JAKARTA, KABARLINK.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik percaloan dan penipuan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Mentan Amran mengumumkan pemecatan seorang pejabat yang terbukti melakukan penipuan dengan modus menjanjikan kemudahan dalam proses kemitraan dan tender.

“Sebagai informasi, kami umumkan, sudah pecat pejabat yang menipu, meminta uang internal Rp27 miliar, dan terealisasi Rp10 miliar,” ungkap Mentan Amran dengan nada geram.

Mentan Amran menjelaskan bahwa pejabat tersebut diduga kuat menjadi calo bagi para calon mitra atau peserta tender di Kementerian Pertanian. Modusnya adalah dengan menjanjikan kemenangan tender dengan imbalan sejumlah uang. Bahkan, terdapat kasus penipuan lain dengan nilai mencapai Rp2 miliar.

“Motifnya kalau bisa menang tender di Kementerian Pertanian. Dia bayar di depan, dan yang bersangkutan sudah bayar Rp10 miliar,” jelas Mentan Amran.

Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa Kementerian Pertanian menjunjung tinggi transparansi dan tidak mentolerir praktik percaloan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak percaya pada pihak-pihak yang mengaku dapat menjadi jembatan atau calo dalam proses tender di Kementerian Pertanian.

“Saya sampaikan juga kepada publik, jangan percaya bahwa ada yang bisa menjadi jembatan atau calo di Kementerian Pertanian,” tegasnya.

Mentan Amran juga menambahkan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam praktik penipuan dan percaloan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

“Di dalam pun, kami bersihkan. Pasti kami tindak,” pungkas Mentan Amran.

Kasus ini menjadi bukti keseriusan Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik korupsi dan penipuan. Mentan Amran berharap, tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian. (Kabarlink/Ain)