APBD 2025: Daerah Pacu Ekonomi, Tito Apresiasi

JAKARTA, KABARLINK.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja gemilang dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Kamis, 8 Mei 2025.

Mendagri menekankan bahwa belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga, menurutnya, menyumbang lebih dari 50% terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga efektivitas belanja daerah menjadi sangat penting.

Provinsi Papua Tengah menjadi sorotan utama karena mencatatkan realisasi pendapatan daerah tertinggi, mencapai 39,08% per 7 Mei 2025. Selain Papua Tengah, sembilan daerah lain juga menunjukkan kinerja yang baik dalam realisasi pendapatan APBD, di antaranya Kalimantan Barat (35,92%), Jawa Barat (32,94%), dan Sumatera Utara (30,65%).

Berikut adalah daftar lengkap 10 provinsi dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi:

Namun, Mendagri juga memberikan catatan kepada daerah-daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah untuk segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

Selain pendapatan, Mendagri juga menyoroti realisasi belanja daerah. Jawa Barat memimpin dengan realisasi belanja tertinggi (21,91%), diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (21,73%) dan Sumatera Utara (20,64%). Sementara itu, Papua Tengah mencatatkan realisasi belanja terendah (4,69%).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyinggung peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program-program terkait gizi nasional.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat implementasi program-program gizi di seluruh Indonesia.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia. (Kabarlink/Ain)