Airlangga ke AS: Misi Tarif Trump dari Prabowo

JAKARTA, KABARLINK.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait negosiasi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Arahan ini diberikan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kepentingan nasional Indonesia.

Pada hari Senin, 14 April 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia berencana untuk mengkompensasi selisih ekspor dan impor yang mencapai USD 18-19 miliar. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, telah berdiskusi dengan Menteri Perdagangan AS, Howard W. Lutnick, melalui video conference.

Airlangga Hartarto menyampaikan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 15 April 2025, bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan target spesifik dalam negosiasi tarif resiprokal. Namun, Prabowo menekankan pentingnya negosiasi yang optimal demi kepentingan nasional. Fokus utama adalah bagaimana menurunkan tarif yang dikenakan oleh AS terhadap produk-produk Indonesia.

Pembahasan ini akan ditindaklanjuti oleh Airlangga dalam pertemuan langsung di Washington DC, AS. Pertemuan ini bertujuan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia, yang pada tahun 2024 mencapai USD 17,9 miliar. Menteri Keuangan juga akan berada di Washington DC dalam rangka Spring Meeting IMF-World Bank.

Salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah meningkatkan impor barang dari Amerika Serikat ke Indonesia. Namun, Airlangga menekankan bahwa hal ini belum tentu akan diimplementasikan melalui skema impor tradisional.

Sebagai informasi tambahan, Presiden Trump sebelumnya mengumumkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh impor global. Secara khusus, tarif 32 persen dikenakan untuk produk dari Indonesia. Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN lainnya adalah Malaysia dan Brunei Darussalam (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen).